12-08-2019,Kaimana Sorong Raya.co Hingga kini baru tiga (3 ) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada lingkup Pemerintah Daerah (Pemda)Kabupaten Kaimana, melakukan pencairan uang makan serta uang zona. Pencairan ini dilakukan pada hari Selasa (6/7) lalu. Tiga OPD yang melakukan pencairan diantaranya Badan Pendapatan Daerah（Bapenda), Dinas Perindagkop dan Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sementara untuk OPD yang lainnya, masih melakukan rekapan absensi sebagai acuan untuk menerima dana kebijakan pemerintah daerah tersebut.
“Bulan ini sudah kita cairkan, memang baru 3 OPD. Sementara untuk OPD yang lain, belum bisa dilakukan karena terkendala pelaporan absensi per OPD. Untuk OPD yang sudah melakukan pencairan ini juga, tidak semua sama ada perbedaan per OPD. Misalnya ada OPD yang hanya mendapatkan uang makan. Dan ada yang hanya uang zona,"jelas Sekretaris BPKAD Kaimana Theodorus Kirwa, SE, kepada wartawan diruang kerjanya, Senin (12/8).
Dikatakan pemberian tunjangan ini, adalah bentuk dari kebijakan Pemerintah Daerah Kaimana melalui SK Bupati. Tujuannya agar Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak, bisa memacu daya kerja serta meningkatkan mutu kerja.
”Sebenarnya ini kebijakan pemerintah daerah yang sudah dianggarkan pada tahun ini. Memang agak sedikit terlambat, karena kami menunggu SK Bupati sehingga belum bisa diproses. Nah, karena SK bupatinya sudah ada sehingga anggaran ini baru dapat di cairkan,"ujarnya.
Dalam keterangannya juga Theo menjelaskan, jika pembayaran uang zona serta uang makan pegawai ini, dihitung dari bulan Januari 2019 hingga Agustus 2019.
”Kita bayar dari Januari sampai Juli, dan selanjutnya akan kami bayarkan sampai bulan Desember 2019. Jadi kami berharap kepada pegawai, jika mau menerima dalam jumlah besar harus rajin masuk kerja," terangnya.
Ketika disinggung besaran uang makan serta uang zona untuk ASN, yang diterima. Kirwa menjelaskan jika besaran dana yang diterima, mengacu kepada SK Bupati, dimana dalam SK diberlakukan pembagian uang makan disama ratakan sesuai tingkat kehadiran perhari. Sementara untuk zona diberlakukan sesuai dengan pangkat golongan dan jabatan esselon.
”Kalau uang makan dari OPD sampai distrik itu semua besarannya sama, yang beda itu hanya di uang zona. Itu pasti beda karena berdasarkan pangkat dan golongan,"pungkasnya.
Kirwa jug berharapa dengan adanya kebijakan dari pemerintah, kiranya bisa memotivasi semangat kerja untuk, melakukan pelayanan yang baik kepada publik.(
